Bagi badan usaha, kewajiban pajak tidak hanya muncul saat menyampaikan SPT Tahunan. Dalam banyak kondisi, perusahaan juga perlu membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulan melalui PPh Pasal 25. Karena sifatnya berkala, kesalahan kecil dalam perhitungan atau keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi administrasi pajak dan arus kas bisnis.

Artikel ini membahas cara hitung PPh 25 badan secara umum, langkah pembayaran yang perlu dipahami, serta tips agar angsuran pajak tetap sejalan dengan kondisi keuangan perusahaan. Pembahasan ini bersifat informasional dan sebaiknya tetap disesuaikan dengan data SPT, laporan keuangan, serta ketentuan pajak yang berlaku.

Apa Itu Angsuran PPh 25?

PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan. Untuk badan usaha, angsuran ini membantu membagi beban pajak tahunan ke dalam pembayaran bulanan, sehingga pajak tidak seluruhnya dibayar sekaligus pada akhir tahun.

Secara sederhana, PPh 25 badan dapat dipahami sebagai cicilan pajak penghasilan perusahaan. Nilainya biasanya dihitung berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya atau dasar penghitungan tertentu sesuai kondisi Wajib Pajak. Karena itu, data SPT Tahunan dan rekonsiliasi fiskal menjadi sangat penting sebelum menentukan jumlah angsuran.

Namun, tidak semua usaha memiliki kondisi yang sama. Perusahaan baru, perusahaan dengan kegiatan tertentu, badan usaha yang mengalami perubahan signifikan, atau usaha yang menggunakan skema PPh Final dapat memiliki perlakuan berbeda. Oleh karena itu, sebelum membayar, perusahaan perlu memastikan terlebih dahulu apakah PPh 25 memang menjadi kewajiban yang berlaku untuk kondisi usahanya.

Dasar Umum Penghitungan PPh 25 Badan

Cara hitung PPh 25 badan secara umum berangkat dari Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya. Dari nilai tersebut, biasanya dikurangi kredit pajak tertentu, seperti pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, kemudian hasilnya dibagi 12 bulan atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak.

Dalam praktiknya, angka yang digunakan tidak boleh hanya diambil dari laba komersial. Perusahaan perlu melihat laba fiskal, koreksi fiskal, kompensasi kerugian jika ada, kredit pajak, serta jenis penghasilan yang mungkin dikenai pajak final atau bukan objek pajak. Inilah alasan mengapa perhitungan PPh 25 badan sebaiknya tidak dilakukan hanya berdasarkan omzet atau saldo kas.

Sebagai ilustrasi sederhana, jika berdasarkan SPT Tahunan terdapat PPh yang masih menjadi dasar angsuran sebesar Rp120.000.000 setelah memperhitungkan kredit pajak yang relevan, maka estimasi angsuran PPh 25 per bulan adalah Rp10.000.000. Ilustrasi ini hanya contoh umum, bukan pengganti perhitungan pajak atas kondisi riil perusahaan.

Langkah Pembayaran yang Perlu Dipahami

Setelah jumlah angsuran diketahui, badan usaha perlu menyiapkan pembayaran melalui sistem billing pajak. Dalam proses ini, perusahaan perlu memastikan masa pajak, jenis pajak, kode akun pajak, kode jenis setoran, serta nominal pembayaran sudah sesuai.

Untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan, kode yang umum digunakan adalah Kode Akun Pajak 411126 dan Kode Jenis Setoran 100. Meski demikian, perusahaan tetap perlu memeriksa kembali detail pembayaran pada sistem yang digunakan agar tidak terjadi salah input masa pajak, nominal, atau jenis setoran.

Secara umum, langkah pembayaran PPh 25 badan dapat dipahami sebagai berikut:

1. Hitung terlebih dahulu besaran angsuran PPh 25 badan berdasarkan data pajak yang relevan.
2. Buat kode billing pajak melalui kanal resmi atau sistem yang tersedia.
3. Pastikan KAP, KJS, masa pajak, tahun pajak, dan nominal pembayaran sudah benar.
4. Lakukan pembayaran melalui bank, pos persepsi, internet banking, mobile banking, ATM, atau kanal pembayaran resmi lainnya.
5. Simpan bukti pembayaran sebagai arsip dan bahan rekonsiliasi pajak.

Bukti pembayaran sebaiknya tidak hanya disimpan secara fisik, tetapi juga diarsipkan secara digital. Hal ini akan memudahkan perusahaan ketika melakukan rekonsiliasi bulanan, penyusunan SPT Tahunan, atau ketika diminta menelusuri riwayat pembayaran pajak.

Tips agar Arus Kas dan Pajak Tetap Selaras

Salah satu tantangan dalam PPh 25 badan adalah menjaga agar kewajiban angsuran pajak tidak mengganggu arus kas. Karena pembayaran dilakukan secara berkala, perusahaan sebaiknya memasukkan PPh 25 ke dalam proyeksi kas bulanan, bukan menanganinya secara mendadak menjelang jatuh tempo.

Perusahaan juga perlu mengevaluasi apakah kondisi bisnis tahun berjalan masih sejalan dengan dasar angsuran yang digunakan. Jika terjadi perubahan signifikan, seperti penurunan laba, perubahan model bisnis, atau peningkatan beban operasional, perusahaan sebaiknya melakukan review pajak agar angsuran tetap rasional dan sesuai ketentuan.

Selain itu, pisahkan dana pajak dari dana operasional harian. Cara ini membantu perusahaan menghindari risiko dana pajak terpakai untuk kebutuhan lain. Dengan pencatatan yang rapi, manajemen juga dapat melihat hubungan antara laba, kas, dan kewajiban pajak secara lebih jelas.