Peraturan Baru: Pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh DJP Pada 16 Juni 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia memperkenalkan peraturan terbaru terkait pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang tertuang …
Tag:
DJP
-
-
Pada 22 Mei 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Peraturan ini menggantikan empat peraturan sebelumnya dan …
-
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta pada 22 Juni 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan …
-
Mulai Juli 2025, Malaysia akan memperluas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki sistem pajak yang ada. Berikut …
-
Pajak dari influencer dan content creator memang masih menjadi topik yang menarik dan sering menjadi perdebatan, terutama di Indonesia. Meskipun sektor ini berkembang pesat dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian …
-
Penerapan kode barang pada faktur pajak di Coretax merupakan langkah penting dalam memastikan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akurat. Dalam sistem perpajakan Indonesia, faktur pajak digunakan untuk mencatat transaksi …
-
Mengelola pajak perusahaan dengan efektif sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, mengoptimalkan beban pajak, dan meminimalkan potensi risiko hukum. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan untuk mengelola …
-
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah membidik sekitar 2.000 wajib pajak yang diduga tidak patuh atau berisiko tinggi untuk meningkatkan penerimaan pajak negara di tahun 2025. Langkah …
-
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan sosialisasi dan asistensi terkait implementasi Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax kepada wajib pajak. Sistem baru ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi …
-
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17 Tahun 2025 yang mengatur penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam penegakan hukum perpajakan, …