Mengelola pajak perusahaan dengan efektif sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, mengoptimalkan beban pajak, dan meminimalkan potensi risiko hukum. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan untuk mengelola …
tax
-
-
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah membidik sekitar 2.000 wajib pajak yang diduga tidak patuh atau berisiko tinggi untuk meningkatkan penerimaan pajak negara di tahun 2025. Langkah …
-
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan sosialisasi dan asistensi terkait implementasi Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax kepada wajib pajak. Sistem baru ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi …
-
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17 Tahun 2025 yang mengatur penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam penegakan hukum perpajakan, …
-
Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun PajakTahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun …
-
UNTUK modernisasi sistem perpajakan di Indonesia, Dirjen Pajak membuat sistem baru Coretax yang diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Namun saat ini masih banyak keluhan dari berbagai pihak terhadap Coretax. …
-
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengaku heran dengan penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax administration system/CTAS atau Coretax yang masih sarat bermasalah. Padahal, sistem Coretax telah disiapkan pemerintah selama satu dekade. “Masa …
-
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI secara resmi menetapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem perpajakan di Indonesia sejak awal Januari lalu. Namun sayang, hingga …
-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah telah mendorong banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengaktifkan kembali atau mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka. …
-
Pada tanggal 14 Februari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur tentang Pemeriksaan Pajak. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian …