Kementerian Keuangan Republik Indonesia resmi menetapkan tarif bunga sanksi administrasi pajak untuk periode November 2025 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/MK/EF/2025 yang berlaku mulai 1 hingga 30 November 2025. Tarif …
administrator
-
-
Jakarta, 12 November 2025 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan kebijakan pembebasan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan …
-
Jakarta, 27 Oktober 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan Simulator Terpandu Coretax, alat bantu inovatif untuk mempermudah wajib pajak badan menguasai pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) …
-
Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan sektor ekonomi digital dengan penerimaan pajak kripto yang meningkat signifikan. Sejak diberlakukannya pajak atas transaksi aset kripto pada tahun 2022, Indonesia telah berhasil mengumpulkan …
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka WA aduan petugas pajak nakal dan evaluasi turunkan PPN 11% untuk daya beli. Jakarta, 24 Oktober 2025 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil …
-
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Tengah II sukses menyita 38 aset dari 24 penunggak pajak senilai Rp 3,2 miliar sebagai jaminan tunggakan mencapai Rp 25,1 miliar. Aksi “Pekan …
-
Jakarta, 21 Oktober 2025 – Pemerintah Indonesia mempertahankan kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya untuk pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan. Menteri …
-
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi tantangan dalam migrasi ke sistem Coretax, platform baru untuk pelaporan pajak online. Hingga saat ini, baru sekitar 2,6 juta wajib pajak (WP) yang berhasil mengaktifkan …
-
DJP menargetkan pemulihan Rp20 triliun dari Rp60 triliun tunggakan pajak hingga akhir 2025 melalui strategi penagihan terarah dan kolaborasi dengan Kejagung, BPKP, dan PPATK. Jakarta, 15 Oktober 2025 — Direktorat …
-
Pemerintah Pertahankan Tarif Pajak Final UMKM 0,25% untuk Omzet di Bawah Rp4,8 Miliar hingga 7 Tahun
Jakarta, 9 Oktober 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan kelanjutan kebijakan pajak final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tarif tetap 0,25% untuk peredaran …