administrator Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa buka WA aduan petugas pajak nakal dan evaluasi turunkan PPN 11% untuk daya beli.
Jakarta, 24 Oktober 2025 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas untuk reformasi pajak. Ia meluncurkan layanan pengaduan “Lapor Pak Purbaya” via WhatsApp dan mengevaluasi penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% guna dorong daya beli masyarakat.
Layanan Pengaduan untuk Tindak Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal
Purbaya membuka kanal langsung bagi masyarakat melaporkan pelanggaran petugas pajak dan bea cukai. Nomor WhatsApp 0822-4040-6600 siap terima keluhan soal pungutan liar, perilaku tidak profesional, hingga rokok ilegal. “Punya keluhan terkait Bea Cukai dan Pajak? Langsung lapor Pak Purbaya,” ujarnya. Layanan ini bertajuk “Lapor Pak Purbaya” dan telah ramai aduan, termasuk kasus korupsi pegawai. Tujuannya: tingkatkan transparansi dan akuntabilitas di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Bea Cukai.
Hingga kini, aduan mencakup isu seperti pemerasan di pelabuhan dan penyalahgunaan wewenang. Purbaya janji tindak lanjut cepat, termasuk sanksi tegas bagi pelaku.
Evaluasi Penurunan Tarif PPN 11% Demi Daya Beli
Di sisi lain, Purbaya sinyal potensi turunkan PPN menjadi 8% atau lebih rendah mulai 2026. Tarif saat ini 11% sejak 2022, direncanakan naik 12% tahun ini tapi ditahan. “Penurunan PPN dimungkinkan jika ekonomi stabil dan penerimaan negara aman,” katanya. Langkah ini respons pelemahan daya beli akibat inflasi dan resesi global.
Evaluasi tunggu data kuartal I/2026, dengan masukan DPR. Dampak positif: belanja rumah tangga naik, sektor ritel bergairah, tapi fiskal harus dijaga. Analis prediksi ini bisa tambah Rp 50 triliun konsumsi domestik.
Dampak bagi Masyarakat dan Ekonomi
Inisiatif ini tunjukkan komitmen pemerintah reformasi pajak inklusif. Layanan aduan cegah korupsi, sementara penurunan PPN ringankan beban warga. Ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5,2% tahun depan jika kebijakan ini terealisasi.
