28

SPT Masa PPh 21 Nihil, Apakah Tetap Wajib Lapor?

Banyak perusahaan dan tim HR/Finance merasa bingung ketika SPT Masa PPh 21 menunjukkan status nihil (pajak yang dipotong Rp0). Apakah tetap harus dilaporkan setiap bulan? Jawabannya tidak sesederhana dulu. Perubahan aturan sejak 2024 membuat banyak perusahaan yang gaji karyawannya di bawah PTKP atau tidak ada pemotongan pajak tetap wajib melapor.

Artikel ini akan membahas secara lengkap definisi PPh 21 nihil, alasan kebingungan yang sering muncul, langkah-langkah yang harus dicek perusahaan, serta cara menjaga kepatuhan administrasi bulanan agar terhindar dari sanksi. Informasi ini merujuk pada PMK 168/2023, PER-2/PJ/2024, serta PMK 81/2024 terkait tata cara administrasi di era Coretax DJP per 2026.

Apa yang Dimaksud PPh 21 Nihil

PPh 21 nihil terjadi ketika pemotong pajak (perusahaan) sudah menghitung, memotong, dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21/26, tetapi hasil perhitungannya Rp0. Penyebab paling umum:

• Gaji karyawan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
• Tidak ada pemotongan karena fasilitas pajak, Surat Keterangan Bebas (SKB), atau Ditanggung Pemerintah (DTP).
• Tidak ada pembayaran penghasilan sama sekali di bulan tersebut.

Penting: Nihil bukan berarti “tidak ada aktivitas”. Selama ada pembayaran penghasilan yang merupakan objek PPh 21, perusahaan tetap wajib membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa.

Alasan Topik Ini Sering Membingungkan

Sebelum 2024, berdasarkan PMK 9/2018, perusahaan boleh tidak melaporkan SPT Masa PPh 21 nihil untuk bulan Januari–November, dan cukup lapor di masa Desember. Aturan ini berubah drastis lewat PMK 168/2023 Pasal 20 ayat (3):

“Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tetap berlaku dalam hal terdapat penghasilan yang diberikan, termasuk apabila jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.”

Akibatnya, perusahaan yang dulu “aman” tidak lapor, kini harus lapor setiap bulan. Hal ini sering menimbulkan asumsi keliru, terutama bagi UMKM dan perusahaan dengan struktur gaji mayoritas di bawah PTKP.

Langkah yang Sebaiknya Dicek oleh Perusahaan

Sebelum menyimpulkan “nihil = tidak perlu lapor”, lakukan checklist berikut setiap akhir masa pajak:

1. Ada pembayaran penghasilan atau tidak? Jika ada (gaji, bonus, THR, honorarium), wajib lapor meski PPh 21 = 0.
2. Apakah sudah dibuat Bukti Potong Bulanan? Wajib dibuat via Coretax meski nihil. (Catatan: Untuk bukti potong BPA1/BPA2 khusus diterbitkan pada SPT Masa Desember atau saat pegawai berhenti bekerja).
3. Apakah ada karyawan sama sekali? Jika tidak ada pembayaran penghasilan sepanjang tahun, perusahaan cukup lapor SPT Masa Desember saja (sebagai syarat formal).
4. Apakah ini masa Desember? Masa Desember wajib lapor dan rinciannya harus sinkron, bahkan jika nihil sepanjang tahun.

Cara Menjaga Kepatuhan Administrasi Bulanan

Kepatuhan bukan hanya soal menghindari denda, tetapi juga membangun reputasi kepatuhan perusahaan di mata DJP. Berikut langkah praktis di era sistem pajak terbaru:

• Gunakan Portal Coretax DJP (Modul Pemotongan dan Pemungutan/Potput) atau software pajak (PJAP) yang terintegrasi langsung dengan Coretax.
• Buat rekonsiliasi data gaji & bukti potong setiap akhir bulan.
• Siapkan reminder otomatis batas setor pajak (tanggal 15) dan batas lapor SPT Masa (tanggal 20 bulan berikutnya).
• Lakukan audit internal rutin, terutama menjelang masa Desember, untuk memastikan total SPT Masa selaras dengan SPT Tahunan.
• Jika ragu, konsultasikan dengan konsultan pajak untuk menghindari kesalahan interpretasi aturan.

Denda keterlambatan lapor SPT Masa PPh 21 adalah Rp100.000 per SPT, ditambah denda bunga jika ternyata ada pajak terutang yang telat disetor. Lebih baik tertib administrasi daripada menumpuk denda keterlambatan beruntun setiap bulannya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah SPT PPh 21 nihil benar-benar tidak perlu dilaporkan?

Tidak selalu. Mulai 2024, jika ada pembayaran penghasilan sekecil apa pun di bulan tersebut, SPT Masa tetap wajib dilaporkan meski pajak yang dipotong nol.

Kapan perusahaan WAJIB lapor SPT Masa PPh 21 meski pajaknya nihil?

Wajib setiap bulan, selama ada pembayaran gaji/honor kepada karyawan tetap, tidak tetap, atau bukan pegawai, termasuk jika penghasilan mereka di bawah PTKP.

Apa risiko jika perusahaan lupa lapor SPT PPh 21 nihil?

Perusahaan akan dikenakan denda administrasi keterlambatan pelaporan SPT Masa sebesar Rp100.000 per bulan, serta memicu indikator risiko ketidakpatuhan di sistem Coretax DJP.

Haruskah tetap membuat bukti potong PPh 21 jika nilainya nihil?

Ya. Bukti potong bulanan wajib diterbitkan dan direkam ke dalam sistem Coretax selama ada pembayaran penghasilan, meskipun PPh 21 yang dipotong Rp0.

Bagaimana cara mudah lapor SPT PPh 21 nihil di tahun 2026?

Login ke Portal Coretax DJP, masuk ke modul Pemotongan dan Pemungutan (Potput), rekam bukti potong bulanan nihil, lalu posting ke SPT Masa dan laporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi. Ketentuan pajak dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan selalu merujuk ke situs resmi pajak.go.id atau konsultasikan dengan konsultan pajak bersertifikat resmi.