Dalam praktik bisnis, perusahaan sering memakai utang untuk membiayai ekspansi, modal kerja, pembelian aset, atau kebutuhan operasional. Strategi ini sah dan umum dilakukan. Namun, perusahaan perlu memahami bahwa biaya pinjaman dari utang tidak selalu dapat dikurangkan sepenuhnya dalam penghitungan PPh Badan.

Salah satu aturan penting yang perlu diperhatikan adalah Debt-to-Equity Ratio atau DER. Dalam konteks perpajakan Indonesia, ketentuan DER membatasi perbandingan antara utang dan modal untuk menentukan biaya pinjaman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Aturan ini penting karena biaya pinjaman dapat menurunkan laba fiskal. Jika biaya pinjaman terlalu besar akibat struktur utang yang tinggi, perusahaan berisiko menghadapi koreksi fiskal. Akibatnya, pajak terutang dapat meningkat.

Apa Itu DER?

Debt-to-Equity Ratio atau DER adalah rasio yang membandingkan total utang dengan total ekuitas perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan modal sendiri.

Jika DER tinggi, perusahaan berarti lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal. Dari sisi keuangan, kondisi ini bisa meningkatkan risiko solvabilitas. Dari sisi pajak, DER yang terlalu tinggi dapat membatasi pengakuan biaya pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dasar Hukum DER dalam PPh Badan

Ketentuan mengenai perbandingan utang dan modal untuk kepentingan pajak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dijabarkan lebih lanjut melalui PMK Nomor 169/PMK.010/2015.

Secara umum, ketentuan tersebut menetapkan bahwa perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan tertentu paling tinggi adalah 4:1. Artinya, untuk kepentingan pajak, utang yang diperhitungkan maksimal sebesar empat kali modal.

Aturan pelaksanaannya juga dijelaskan dalam PER-25/PJ/2017, termasuk mengenai biaya pinjaman, cara penghitungan, dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri.

Apa Arti Batas DER 4:1?

Batas DER 4:1 tidak berarti perusahaan dilarang memiliki utang lebih dari empat kali modal. Perusahaan tetap dapat menggunakan utang sesuai kebutuhan bisnis dan strategi pembiayaannya.

Namun, jika DER melebihi 4:1, maka biaya pinjaman yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak akan dibatasi. Dengan kata lain, yang diatur bukan larangan berutang, tetapi efek pajak dari utang.

Mengapa DER Penting untuk PPh Badan?

DER penting karena utang menghasilkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman tersebut dapat berbentuk bunga, diskonto, premium, biaya tambahan terkait pinjaman, beban sewa pembiayaan, biaya imbalan jaminan pengembalian utang, dan selisih kurs tertentu.

Dalam penghitungan PPh Badan, biaya pinjaman dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Jika pengurang semakin besar, laba fiskal bisa menjadi lebih kecil. Karena itu, pemerintah mengatur DER untuk mencegah penggunaan utang yang berlebihan sebagai instrumen pengurang pajak.

Konsekuensi Jika DER Melebihi 4:1

Jika perbandingan utang dan modal perusahaan melebihi batas 4:1, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak hanya sebesar biaya pinjaman sesuai batas rasio 4:1.

Sisanya tidak dapat menjadi pengurang pajak. Dalam praktik perpajakan, kondisi ini dapat memunculkan koreksi fiskal positif. Koreksi tersebut membuat penghasilan kena pajak meningkat.

Perusahaan perlu memperhatikan hal ini sejak awal tahun pajak. Jangan hanya mengecek posisi DER pada akhir tahun. Penghitungan pajak menggunakan saldo rata-rata, sehingga data bulanan menjadi sangat penting.

Siapa yang Tidak Terkena Ketentuan DER 4:1?

Tidak semua Wajib Pajak badan terkena ketentuan DER 4:1. Beberapa jenis Wajib Pajak mendapat pengecualian karena karakter bisnis, regulasi sektoral, atau sifat penghasilannya.

• Bank.
• Lembaga pembiayaan.
• Perusahaan asuransi dan reasuransi.
• Wajib Pajak sektor pertambangan tertentu yang memiliki ketentuan DER tersendiri dalam kontrak.
• Wajib Pajak yang menjalankan usaha infrastruktur.
• Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya dikenai PPh Final.

Secara umum, ketentuan DER 4:1 berlaku bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan modalnya terbagi atas saham-saham.

Biaya Pinjaman yang Tidak Dapat Diperhitungkan

Ada kondisi tertentu yang membuat biaya pinjaman tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

1. Saldo ekuitas nol atau minus

Jika perusahaan memiliki saldo ekuitas nol atau negatif, seluruh biaya pinjaman tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena dapat berdampak besar terhadap beban pajak.

2. Utang swasta luar negeri tidak dilaporkan

Jika perusahaan memiliki utang swasta luar negeri, pelaporan kepada otoritas pajak menjadi aspek penting. Biaya pinjaman atas utang swasta luar negeri dapat tidak diperhitungkan jika utang tersebut tidak dilaporkan sesuai ketentuan.

Mengapa Data Bulanan Sangat Penting?

Penghitungan DER untuk kepentingan pajak tidak cukup hanya melihat posisi akhir tahun. Perusahaan perlu menyiapkan data saldo rata-rata utang dan modal tiap akhir bulan dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Saldo utang yang perlu diperhatikan mencakup utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Perusahaan juga perlu memastikan pencatatan modal dilakukan secara konsisten dan sesuai pembukuan.

Dengan data bulanan yang rapi, perusahaan dapat melakukan simulasi fiskal lebih awal. Tim keuangan juga dapat menilai apakah struktur pembiayaan perusahaan masih efisien dari sisi pajak.

Checklist Aman DER untuk Perusahaan

Perusahaan dapat mengurangi risiko koreksi fiskal dengan melakukan review DER secara berkala. Checklist berikut dapat menjadi panduan awal.

1. Pantau rasio utang dan modal setiap bulan.
2. Review seluruh biaya pinjaman sebelum tutup buku.
3. Pastikan laporan utang swasta luar negeri lengkap.
4. Lakukan simulasi fiskal jika DER mendekati atau melebihi 4:1.
5. Periksa transaksi pinjaman dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
6. Pastikan biaya pinjaman memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
7. Diskusikan strategi pembiayaan dengan konsultan pajak sebelum akhir tahun.

Kesimpulan

DER 4:1 bukan larangan bagi perusahaan untuk berutang. Aturan ini mengatur sejauh mana biaya pinjaman dari utang dapat menjadi pengurang dalam penghitungan PPh Badan.

Jika perusahaan memiliki rasio utang yang tinggi, biaya pinjaman dapat dibatasi. Selisih biaya yang tidak memenuhi ketentuan berpotensi menjadi koreksi fiskal. Dampaknya, penghasilan kena pajak meningkat dan PPh Badan yang harus dibayar dapat lebih besar.

Karena itu, perusahaan perlu menyiapkan data bulanan, memantau struktur utang dan modal, serta melakukan simulasi pajak secara berkala. Review DER sebaiknya tidak dilakukan saat masalah sudah muncul. Lakukan sejak awal agar strategi pembiayaan tetap sehat dan kepatuhan pajak tetap terjaga.