administrator Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), telah mengkritik implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang mengalami berbagai masalah sejak peluncurannya pada 1 Januari 2025. Beliau menyoroti bahwa meskipun pengembangan sistem ini telah berlangsung selama satu dekade, hingga saat ini Coretax belum beroperasi dengan optimal. Luhut menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan audit terhadap sistem ini guna mengidentifikasi dan mengatasi sumber permasalahan yang ada.
Luhut menekankan pentingnya percepatan perbaikan Coretax, mengingat sistem ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Beliau mengungkapkan bahwa, menurut Bank Dunia, jika Coretax berfungsi dengan baik, Indonesia dapat memperoleh tambahan rasio penerimaan pajak sebesar 6,4 persen, yang setara dengan peningkatan penerimaan hingga Rp1.500 triliun.
Beberapa permasalahan yang ditemui dalam implementasi Coretax antara lain kesulitan dalam penerbitan faktur pajak dan migrasi data yang tidak berjalan optimal. Luhut mengindikasikan bahwa perencanaan pelaksanaan dan mitigasi risiko belum dilaksanakan secara optimal, terutama pada tahapan implementasi seperti proses deployment, migrasi data, dan load balancing.
Meskipun demikian, Luhut tetap optimis bahwa dengan perbaikan yang terus dilakukan, sistem Coretax dapat memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan efisiensi, transparansi, dan integritas data perpajakan di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses implementasi, termasuk pengujian sistem yang lebih baik, pelatihan komprehensif bagi pengguna akhir, serta perbaikan berkelanjutan agar manfaat sistem ini dapat dirasakan sepenuhnya oleh seluruh pemangku kepentingan
