Jakarta, 12 Agustus 2025 – Pemerintah menegaskan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 di platform marketplace akan bergantung pada kejujuran pedagang dalam menyampaikan data omzet. Berdasarkan kebijakan terbaru, pedagang yang memiliki …
-
-
Jakarta, 6 Agustus 2025 – Perkembangan pesat di sektor digital membawa perubahan signifikan dalam cara kita bertransaksi dan berbisnis. Untuk menyesuaikan diri dengan era ekonomi digital ini, Indonesia meluncurkan berbagai …
-
Jakarta, 6 Agustus 2025 – Dalam upaya memperkuat sistem perpajakan dan meningkatkan transparansi transaksi keuangan, Bank Indonesia (BI) akan segera meluncurkan Payment ID, sebuah inovasi yang diharapkan dapat menghubungkan aktivitas …
-
Jakarta, 6 Agustus 2025 – Ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan 5,12% pada kuartal II 2025, namun penerimaan pajak mengalami kontraksi yang cukup signifikan. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis …
-
Jakarta, 31 Juli 2025 – Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) resmi menyerahkan data warga negara Indonesia (WNI) …
-
Jakarta, 31 Juli 2025 – Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, Pemerintah Indonesia mengambil langkah signifikan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada …
-
Jakarta, 31 Juli 2025 – Di tengah berkembangnya pasar aset digital, pemerintah Indonesia kembali meluncurkan pembaruan dalam kebijakan perpajakan terkait transaksi kripto. Mulai 1 Agustus 2025, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) …
-
Jakarta, 25 Juli 2025 – Bank Indonesia (BI) terus mendorong digitalisasi sektor keuangan di Indonesia melalui berbagai inovasi terbaru. Kali ini, BI siap meluncurkan Payment ID, sebuah sistem identifikasi pembayaran …
-
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru yang menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% untuk pedagang dengan omzet di atas …
-
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tengah mempersiapkan kebijakan perpajakan yang akan mencakup aset kripto dan logam mulia (bullion). Kebijakan yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026 ini …